Selamat Datang di Blog LSM P3AN

AKTA NOTARIS SITI AMINAH, SH, NOMOR 210 TANGGAL 26 OKTOBER 2011

Kantor Pusat : Jl . William Iskandar Kab Asahan – Perwakilan : Jl. Jend. Sudirman KM. 2 Tanjungbalai- Jl. Merdeka Batu Bara Telp : 081396521601 - 082364315553

Jumat, 26 Oktober 2012

Rumah Tak Layak Huni " Warga Bunga Tanjung Butuh Perhatian Pemerintah "


Rumah Tak Layak Huni
Warga Bunga Tanjung Butuh Perhatian Pemerintah


Tanjungbalai, Sumut

Warga Jalan AMD Lingkungan 4 Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Rubiah ( 60 ), meminta perhatian pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan, termasuk keadaan yang dialaminya hidup keterbatasan ekonomi dan fasilitas. Dengan keterbatasan itu, ia bersama keluarga menempati rumah tak layak huni tanpa didukung MCK, air dan listrik memadai.

” Rumah kami pak sudah lapuk, apalagi dapurnya tak bisa digunakan lagi karena dinding, lantai dan atapnya sudah rusak. Kalau WC juga tak ada, sedangkan air yang digunakan dari parit dan sumur tanah di depan rumah, bahkan tidak jarang air hujan digunakan untuk memasak dan minum ”, ungkap Rubiah.


Lanjutnya lagi, bertahun – tahun ia bersama keluarga tidak memiliki listrik dan lampu sehingga peralatan dan keperluan rumah menggunakan cara sederhana. Sementara malam hari, mereka memakai lampu buatan dari kaleng dan botol agar bisa menerangi rumah seadanya.

Oleh karena itu, Rubiah berharap pemerintah dapat memberikan bantuan melalui program – program yang ada, berupa rehab rumah, pembangunan MCK dan fasilitas air bersih serta memasukkan listrik maupun penerangan jalan sehingga persoalan kemiskinan yang dialaminya teratasi.



Tak Layak Huni Tanpa Fasilitas Listrik Dan Air " Rubiah Dambakan Rumah Sehat "


Tak Layak Huni Tanpa Fasilitas Listrik Dan Air
Rubiah Dambakan Rumah Sehat

Tanjungbalai, Sumut

Tepat di Jalan AMD Lingkungan 4 Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, seorang warga alami keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang mendukung kehidupan keluarga. Sebagian orang masih bisa menikmati fasilitas listrik beserta perlengkapannya, air bersih dan mandi cuci kakus ( MCK ). Namun, tidak demikian janda lansia yang satu ini, Rubiah ( 60 ), kesehariannya serba terbatas berjuang di tengah kemajuan teknologi dan tingginya tuntutan hidup. Ia bersama keluarga menempati rumah tak layak huni tanpa adanya listrik, air dan MCK memadai.

” Inilah keadaan rumah ibuk, sebagian sudah rusak. Dinding, lantai dan atap mulai lapuk karena sudah puluhan tahun belum diperbaiki “, ungkap Rubiah, saat ditemui dirumahnya, Sabtu ( 27/10 ).

Sambungnya lagi, kalau dapurnya memang rusak parah, namun masih digunakan juga. “ Tidak ada tempat memasak, itu satu –satunya. Mau tak mau tetap dipakai juga. Namun, harus hati hati menuju dapur, takut runtuh pak “ , ucap guru mengaji ini.

Rubiah menceritakan, kalau ia bersama 4 anaknya menggunakan air parit dan sumur didepan rumah untuk keperluan mencuci, memasak dan minum. Saat hujan turun, mereka sengaja menampung air hujan agar kebutuhan air sedikit terpenuhi.

“ Kami tahu air yang digunakan tidak bersih dan berbahaya bagi kesehatan. Ini semua demi memenuhi kebutuhan hidup karena kami tidak mampu beli air bersih dari PDAM maupun air isi ulang “, tambah Jijah, salah satu anak Rubiah.

Ia melanjutkan, bertahun tahun, mereka tidak memiliki listrik sehingga keperluan rumah tangga, seperti mencuci, memasak dan penerangan rumah menggunakan peralatan sederhana. Terutama dimalam hari, untuk menerangi rumah memakai lampu buatan dari kaleng dan botol.

Oleh karena itu, Rubiah dan keluarga berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib rakyatnya melalui bantuan dan program pembangunan, berupa rehab rumah, pembangunan fasilitas air bersih, MCK , pemasangan instalasi listrik serta penerangan jalan sehingga masalah yang dihadapi dapat teratasi.


Minggu, 29 April 2012

Keterbukaan Informasi Publik Harus Dijalankan

Keterbukaan Informasi Publik Harus Dijalankan


Kisaran, Asahan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pembangunan dan Penyelamat Aset Negara ( LSM P3AN ) gelar acara diskusi internal tentang peran masyarakat dalam pembangunan daerah, di sekretiat, Kisaran, Jumat ( 27/ 04 ). Diskusi tersebut membahas peran masyarakat guna mendukung pembangunan di Kabupaten Asahan dan keterbukaan informasi publik oleh badan publik dalam melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan publik.

Sekretaris Umum LSM P3AN, M. Jami Nasution, ST, menjelaskan tujuan diskusi ini merupakan wadah berbagi informasi diantara pengurus sekaligus menyatukan pandangan mendukung tujuan pembangunan di Kabupaten Asahan agar berjalan efektif, efesien, tepat sasaran, berkelanjutan dan berkualitas. Untuk mewujudkan tujuan ini, partisipasi semua pihak harus ditingkatkan, termasuk peran masyarakat dan penyelenggara negara atau badan publik, seperti instansi pemerintah, institusi penegak hukum dan Badan Usaha Milik Negara dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan negara yang baik sebagaimana diatur oleh Undang – Undang, terangnya.

“ Undang – Undang telah mengatur keterbukaan informasi publik yaitu Undang – Undang Republik Indonesia ( UU ) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ( PP ) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ). Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi penyelenggara negara menutup – nutupi informasi, apalagi menyangkut kepentingan publik, tegas mantan pengurus Himpunan mahasiswa Islam ( HMI ) cabang Kisaran ini “.

Ia berharap keterbukaan informasi publik diterapkan setiap badan publik diantaranya penyelenggara negara, institusi penegak hukum, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah seperti Perbank-kan, PLN, Pertamina, PT. Perkebunan Nusantara, PDAM dan maupun badan lainnya yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“ Membuka seluas- luasnya informasi yang berhubungan kepentingan publik berarti prestasi menuju good governance ( tata pemerintahan yang baik ) maupun Good Corporate Governance ( tata pengelolaan usaha yang baik ). Informasi yang diberikan meliputi pelayanan, pembangunan infrastruktur lingkungan, pengembangan perekonomian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, kelestarian kearifan lokal, sosial budaya dan lainnya, terang jami “.

Diskusi ini dihadiri pengurus LSM P3AN, antara lain M. Jami Nasution, ST, Wahyu Hidayat, ST, Erwinsyah RA. Hasibuan, ST, Suryadi Budiman Pasaribu, SE, Garjiman, SE, M. Irwansyah, ST, Irwan Lana, ST, Winda Muriani Panjaitan, SP dan Linawati, SE



LSM P3AN Minta Keterbukaan Informasi Publik Diterapkan

LSM P3AN Minta Keterbukaan Informasi Publik Diterapkan


Kisaran, Asahan.

Badan publik harus mengedepankan prinsip tansparansi dalam mengelola setiap kegiatan agar stakeholder dapat berpartisipasi mendorong kemajuan setiap penyelenggaraan maupun kegiatan. Badan publik seperti penyelenggara negara maupun Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) memiliki posisi strategis dalam mengelola kepentingan publik sehingga keterbukaan informasi begitu penting dalam menciptakan good governance ( tata pemerintahan yang baik ) maupun Good Corporate Governance ( tata pengelolaan usaha yang baik ).

Hal ini diutarakan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pembangunan dan Penyelamat Aset Negara ( LSM P3AN ), saat acara diskusi tentang peran masyarakat dalam pembangunan daerah, di sekretariat, kisaran ( 27/04).

Menurut Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah LSM P3AN, Wahyu Hidayat, ST, didampingi pengurus lainnya, M.Jami Nasution, ST, Erwinsyah RA. Hasibuan, ST, Suryadi Budiman Pasaribu, SE, Garjiman, SE, M. Irwansyah, ST, Irwan Lana, ST, Winda Muriani Panjaitan, SP dan Linawati, SE, menjelaskan bahwa transparansi sebuah badan publik maupun perusahaan negara sangat dibutuhkan terkait dengan kegiatan yang dikelola, apalagi menyangkut kepentingan publik. Selain tujuan penerapan transparansi itu sebagai bukti keseriusan menciptakan tata kelola yang baik, juga mendorong partisipasi stakeholder mendukung berbagai program yang dilakukan agar berjalan efektif, efesien, profesional dan berkualitas, terang Wahyu.

Ia melanjutkan, partisipasi Stakeholder ini tidak hanya di internal penyelenggara negara maupun perusahaan, melainkan pihak lainnya diantaranya pemerintah setempat, masyarakat, lembaga peduli seperti organisasi kemasyarakatan ( Ormas ), Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ), insan pers maupun kalangan akademisi.

Terkait transparansi itu telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ). Dalam regulasi ini menjelaskan memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sedangkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat , dan/ atau luar negeri.

Dari regulasi ini, kata Wahyu, sudah semestinya badan publik di Kabupaten Asahan, diantaranya pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, institusi penegak hukum, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah seperti Pertamina, Perbank-kan, PLN, PT. Perkebunan Nusantara, PDAM dan maupun badan lainnya, dapat membuka seluas- luasnya informasi yang berhubungan kepentingan publik, termasuk pelayanan dan pembangunan infrastruktur lingkungan, pengembangan perekonomian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, melestarikan kearifan lokal maupun sosial budaya. Harapannya, stakeholder diberikan informasi sekaligus diajak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya, terangnya mengakhiri.

Rabu, 25 April 2012

PTPN Harus Tingkatkan Prinsip GCG

PTPN Harus Tingkatkan Prinsip GCG

Kisaran, 25 April 2012

Pihak Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara ( PTPN ) harus meningkatkan prinsip – prinsip Good Corporate Govenance/ GCG ( tata kelola perusahaan yang baik ) dalam mengelola usaha nasional demi kesejahteraan masyarakat. Karena, prinsip-prinsip GCG sebagai pedoman suatu sistem pengelolaan korporasi yang sehat, profesional dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Demikian disampaikan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pembangunan dan Penyelamat Aset Negara ( LSM P3AN ), Rahdiansyah Pane, ST, didampingi pengurus lainnya, M. Jami Nasution, ST, Suryadi Budiman Pasaribu, SE, Garjiman, SE dan Winda Muria Br Panjaitan, SP , di sekretariat, kisaran ( 25/04 ).

Menurutnya, prinsip-prinsip GCG yang dijadikan sebagai landasan operasional perusahaan, meliputi prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Prinsip ini akan menopang keberhasilan perusahaan memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional.

” PTPN bagian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan perekonomian nasional, jelas alumni HMI ini. Justru itu, lanjutnya, PTPN harus dikelola sebaik mungkin agar memperoleh hasil yang maksimal. Pengelolaan tentunya melalui penerapan prinsip GCG itu sendiri ”.

Disamping mengembangkan internal perusahaan, pihak PTPN diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pihak stakeholder setempat secara berkelanjutan, termasuk pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli. Kerjasama ini akan mendorong keberhasilan PTPN menjadi sebuah perusahaan yang sehat, kuat dan profesional.

Kerjasama dapat dilakukan, khususnya di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang terdapat 2 ( dua ) PTPN yaitu PTPN III dan PTPN IV yang tersebar dibeberapa Desa. Kami meyakini, kerjasama yang terjalin akan mampu mengatasi persoalan dan mengembangkan potensi yang ada sehingga kesejahteraan terwujud, terang pengurus LSM ini.




Kamis, 29 Maret 2012

Melahirkan Pemimpin Yang Amanah Dalam Pilgubsu 2013


Melahirkan Pemimpin Yang Amanah Dalam Pilgubsu 2013
Oleh : Rahdiansyah Pane, ST

Pada tahun 2013 mendatang, perhelatan akbar pelaksanaan pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur secara langsung akan digelar di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 56 Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjelaskan “ (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang –Undang ini.

Merujuk amanah kedua regulasi itu, sudah jelas Pilgubsu 2013 tetap dilakukan secara langsung serta mengakomodir calon independen (perorangan). Dengan demikian pasangan calon Gubernur / Wakil Gubernur tidak hanya didominasi oleh Partai Politik maupun Gabungan partai politik, melainkan untuk pertama kali calon independen dapat ikut serta pada Pilgubsu yang akan digelar tahun 2013. Kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR- RI yang membuka peluang seluas – luasnya bagi setiap warga negara berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah.

Menyikapi tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur ini, ada wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) propinsi akan dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ). Namun, sampai saat ini belum ada penetapan terkait proses pemilihan seiring adanya rencana revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berarti, Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013 masih mengacu pada Undang – Undang yang ada. Pilgubsu yang akan digelar secara langsung oleh rakyat menjadi sejarah bagian penguatan demokrasi lokal yang menopang demokrasi tingkat Nasional. Harapan besar terhadap pelaksanaan pilkadasung adalah terlahirnya kepemimpinan yang berkualitas dipilih oleh rakyat untuk membangun daerahnya 5 ( lima ) tahun kedepan memperbaiki serta melanjutkan kepemimpinan terdahulu.

Calon kepala daerah yang akan berkompetisi, idealnya harus dikenal dan populer dimasyarakat agar dapat dipilih guna meraih suara. Selain itu juga harus tersaji program maupun visi dan misi membangun daerah sebagai alat ukur masyarakat menentukan pilihan. Secara objektif, pemimpin yang telah terbukti berbuat dan berkomitmen memajukan daerahnya menjadi pilihan masyarakat pada umumnya.

Namun, sepanjang sejarah pemilihan kepala daerah terdapat fenomena penting dan menarik yang patut dicermati dalam upaya pendekatan sekaligus meraih dukungan publik. Para kandidat yang akan bertarung mulai melakukan kampanye dini secara terbuka maupun terselubung yang dikemas sedemikian rupa. Penggalangan dukungan dilakukan jauh sebelum hari dan jadwal pendaftaran bakal calon, penetapan calon hingga kampanye resmi ditentukan KPUD setempat. Biasanya pendekatan itu lebih menonjolkan pendekatan primordialisme, materialisme hingga kekuasaan.

Primordialisme melalui ajakan memilih dengan memakai sentimen kesukuan, agama, golongan, kedaerahan dan lainnya. Materialisme misalnya memberikan bantuan kepada masyarakat melalui perkumpulan atau organisasi yang ujung – ujungnya untuk memperoleh simpati. Bahkan seakan menjadi tradisi adalah money politic ( politik uang ) yang dilakukan beberapa saat sebelum pemilihan dilaksanakan. Sungguh naifnya bakal calon mempergunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan sesaat. Praktek ini sering terjadi pada kandidat yang masih memiliki jabatan di pemerintahan maupun institusi negara lainnya.

Ironis memang, methode ini dipandang lebih ampuh dan mujarab dibandingkan methode lainnya yang lebih objektif dan rasional. Padahal, praktek methode ini merupakan sebuah pengingkaran dari nilai – nilai demokrasi yang ingin diwujudkan dalam pilkadasung. Isu primordialisme, materialisme dan kekuasaan akan mengubur bedah profil dan ide dari masing –masing kandidat yang seharusnya menjadi esensi utama setiap sosialisasi kandidat. Hal ini juga dapat membuka peluang terjadinya fragmentasi tajam di masyarakat sehingga berbahaya bagi integrasi bangsa karena praktek itu mengedepankan kepentingan sesaat. Gejolak sosial ( sara ), diskriminasi, intimidasi dan pembohongan publik akan menghantui perjalanan demokrasi lokal kita. Semoga kandidat dapat meninggalkan praktek tersebut dan mengedepankan nuansa demokrasi yang sehat.

Pemimpin Harapan Masyarakat Sumatera Utara

Dalam pemilihan gubernur / wakil gubernur 2013 nanti, hakekatnya hendak melahirkan pemimpin yang akan membawa Sumatera Utara ke arah yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Pemimpin yang diharapkan tidak sekedar menjalankan tugas dan tanggung jawab, melainkan sebagai amanah yang harus diemban dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai, adil dan domokratis serta sejahtera. Justru itu, pemimpin semacam itu harus “dicari” melalui sebuah proses pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis disertai hati yang tulus tanpa unsur paksaan apalagi politik uang (money politics).
Pemimpin yang baik harus memiliki komitmen dan prinsip yang kuat dan pro poor. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal bagi masyarakat harus berpegang teguh pada sifat amanah (dapat dipercaya), Siddiq (benar), Fathonah (cerdas/bijaksana), serta tabligh (berkomunikasi dgn baik dgn rakyatnya).

Secara umum, keempat sifat diatas dapat dilihat dari pemimpin itu yang meliputi :

Satu, Integritas berarti benar, jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu. Ia merupakan antitesis dari kemunafikan. Integritas menuntut manusia berperilaku jujur, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, peraturan dan etika. Dengan kata lain integritas sebagai wujud satunya kata dengan perbuatan. Karena itu, integritas ini syarat utama yang wajib ada pada diri seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki integritas diharapkan mampu membawa perubahan di tengah problematika masyarakat yang begitu kompleks. Sudah terlalu lama rakyat dibohongi dan dikhianati oleh pemimpinnya. Hal ini terjadi akibat tidak adanya integritas para pemimpin.Integritas pemimpin dapat dilihat dari perilakunya yang beretika, jujur dan keberpihakan terhadap rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang cacat hukum dan tak bermoral seperti terlibat KKN, pelaku narkoba, perjudian, skandal seks, premanisme dan kejahatan lainnya, dinyatakan tidak lulus seleksi integritas, dan layak untuk disingkirkan.

Dua,kapabilitas/kompetensi. Seorang pemimpin harus memiliki dan menguasai beragam disiplin ilmu untuk menopang proses kepemimpinannya, seperti ilmu keagamaan, manajerial, leadership, ketatanegaraan, ilmu pemerintahan dan kemasyarakatan serta ilmu lainnya. Penguasaan beragam disiplin ilmu itu, diperoleh kepemimpinan yang kuat dan professional sehingga kebijakan yg dibuatnya akanberorientasi pada kepentingan masyarakat luas.Konteks ini merupakan suatu keharusan yang dimiliki seorang pemimpin, yaitu kelayakan dan kemampuannya memimpin rakyat. Selain kemampuan diukur dari keahlian dan intelektualitasnya, lebih dari itu, kemampuan yang menjadi harga mati yaitu kemampuan mengayomi, melayani dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Tiga, visi-misi. Pemimpin harus memiliki acuan dalam memajukan negeri ini. Tidak sekadar konsep semata, melainkan aksi nyata. Visi-misi strategis ini dimaksudkan sebagai landasan gerak membangun bangsa. Sebaliknya, pemimpin yang tidak memiliki visi-misi strategis, dikhawatirkan akan melaksanakan kepemimpinannya secara membabi-buta atau malah membuat roda pemerintahan tidak berfungsi. Pemimpin yang jelas visi-misinya dengan sendirinya berkomitmen menjalankan amanah.

Ciptakan kondisi aman dan damai


Aman berarti terbebas dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mempengaruhi keseimbangan psikologis. Sedangkan damai berarti tidak terjadi konflik dan pertikaian serta rukun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aman dan damai merupakan hak setiap orang untuk menikmatinya karena mencerminkan keadaan tentram, tidak merasa takut dan khawatir. Suasana yang aman dan damai merupakan cita – cita bersama yang harus diupayakan dengan sungguh- sungguh dan terencana sistimatis sehingga potensi masyarakat dapat berkembang dan demokrasi berjalan serta pembangunan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkannnya melalui peningkatan saling percaya dan dan membangun suasana yang harmonis di masyarakat seperti penanggulangan bahaya kriminalitas serta gangguan keamanan baik dari dalam ( premanisme ) maupun dari luar.

Ciptakan kondisi adil dan demokratis


Adil mengandung makna tidak berat sebelah atau tidak memihak dan didasari dengan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati. Itu sebabnya adil juga dihubungkan dengan demokrasi. Adil menuntut tidak berat sebelah atau memihak, namun juga menuntut keberpihakan pada kebenaran yang dicapai melalui penegakan hukum, menghapuskan diskriminasi dan pengakuan hak azasi manusia. Menerapkan keadilan harus pula berpihak pada kebenaran, berpegang pada konstitusi dan tidak semena – mena.

Demokrasi memiliki arti sebagai pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga masyarakat di depan hukum. Dengan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih demokratis diharapkan menggalang dan meningkatkan partisipasi maupun dukungan masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri.

Ciptakan Kondisi Sejahtera


Sejahtera berarti keadaan yang mencerminkan adanya rasa aman yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara lahiriah maupun bathiniah. Konstitusi telah jelas mengamanahkan bahwa sejahtera merupakan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus senantiasa ada. Pembukaan UUD 1945 menyatakan pemimpin bangsa mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan rakyat dan negara Indonesia. Kesejahteraan masyarakat harus tercipta dari berbagai dimensi kehidupan, baik itu dimensi fisik, materi maupun kerohanian. Untuk mencapai keadaan masyarakat yang sejahtera melalui penciptaan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan berbagai ketimpangan.
Dari uraian diatas, masyarakat mengharapkan proses pilgubsu 2013 berjalan lancar dengan kompetisi sehat dan mengedepankan nilai – nilai demokratis. Hal yang terpenting adalah komitmen bersama membangun Sumatera Utara menuju Baldatun Thayyibatun wa rabbun Ghafur yaitu sebuah negeri yang subur dan makmur, adil dan aman.

Penulis Adalah Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat
Peduli Pembangunan dan Penyelamat Aset Negara ( P3AN )
Wilayah Kabupaten Asahan- Kota tanjungbalai – Kabupaten Batu Bara

.

Kenaikan BBM Pengaruhi Perekonomian Masyarakat


EDISI 18 - 25 MARET 2012
Kenaikan BBM Pengaruhi Perekonomian Masyarakat

Liputan :
BUYUNG POHAN
( WARTAWAN TANJUNGBALAI )


Rencana Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) masih menjadi pembahasan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR-RI ). Nampaknya, pemerintah tetap berkeinginan untuk menaikkan harga BBM terhitung per April 2012 dengan alasan kesejahteraan rakyat. Namun, secara prakteknya, kenaikan harga BBM justru mengganggu perekonomian masyarakat.

Demikian disampaikan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pembangunan dan Penyelamat Aset Negara ( LSM P3AN ), Wahyu Hidayat, ST didampingin M. Jami Nasution. ST, di Tanjungbalai, ( 16 /03 ).

Menurut Wahyu, kenaikan harga BBM akan bepengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat yaitu tingginya ongkos biaya hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan .Kenaikan BBM biasanya selalui disertai dengan naiknya harga – harga barang dan jasa, termasuk bahan pokok dan jasa pelayanan seperti transportasi. Hal inilah yang menyebabkan tidak stabilnya perekonomian masyarakat, terangnya.

Ia menambahkan, kalau opsi menaikkan harga BBM guna meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah harus memberikan solusi yang tepat diantara menstabilkan harga kebutuhan pokok, menaikkan upah buruh dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, kenaikan BBM tidak berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, diharapkan pemerintah mempertimbangkan kembali dan membatalkan keinginan itu.